BPK : Tercatat 10 Provinsi yang Masih Bergantung pada Transfer Dana dari Pusat

PRMN Metro Palembang News- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), telah mencatat 10 provinsi dengan keuangan daerah yang termasuk dalam kategori belum mandiri dan masih berkegantungan dengan transfer dari pusat pada 2020.

Hal ini dicerminkan dari hasil pengukuran Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) terhadap 33 provinsi di Indonesia itu sendiri.

Menurutnya, jika nilai berada di kisaran 0 sampai di bawah 0,25. Maka provinsi tersebut akan termasuk di kategori belum mandiri atau masih dalam ketergantungan pada transfer dana dari pusat.

Sedangkan untuk nilai di atas atau sama dengan 0,25 sampai kurang dari 0,5. Maka dinyatakan daerah tersebut sudah menuju kemandirian.

Sementara itu, bila nilai lebih atau sama dengan ,5 sampai kurang dari 0,75. Maka akan termasuk kategori mandiri, dan untuk daerah yang nilai IKF nya lebih atau sama dengan 0,75 sampaai kurang 1. Maka daerah tersebut sudah dinyatakan sangat mandiri.

Baca Juga: Rilis 2021, Game Mobile Unmaze Hadir yang Hanya Bisa Dimainkan dengan Sensor Cahaya Smartphone

Dari standar nilai tersebut, hasil pemeriksaan BPK menyatakan ada 10 provinsi yang masih berstatus belum mandiri.

Diantara nya seperti, Aceh (0,178), Nusa Tenggara Timur (0,2097), Kalimatan Utara (0,2290), Sulawesi Tengah (0,2425), Sulawesi Tenggara (0, 2466), Gorontalo (0,2227), Sulawesi Barat (0,1550), Maluku (0,1694), Maluku Utara (0,1728), dan Papua Barat (0,0558).

Sedangkan, 16 provinsi lain yang sedang berstatus menuju mandiri, seperti Sumatera Utara (0,4282), Sumatera Barat (0,3541), Riau (0,3866), Jambi (0,3489), Sumatera Selatan (0,3589), Bengkulu (0,2556), dan Lampung (0,4049).

Kemudian, Bangka Belitung (0,2844), Kepulauan Riau (0,3402), Yogyakarta (0,3344), Nusa Tenggara Barat (0,3509), Kalimantan Barat (0,3802), Kalimantan Tengah (0,3294), Kalimantan Selatan (0,4532), Sulawesi Tengah (0,2677), Sulawesi Selatan (0,3776).